KETIDAKPASTIAN PROGRAM BANTUAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN: SEKOLAH RAKYAT DAN PBI JKN MENIMBULKAN KECEMBURUAN SOSIAL
JAKARTA, sensornews.id - Masyarakat miskin di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian dalam mengakses program bantuan pemerintah, seperti PBI JKN dan Sekolah Rakyat (SR). Program PBI JKN yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Desil 1-5, namun jika masyarakat tersebut naik kelas ke Desil 6, maka mereka akan dikeluarkan dari program tersebut.
Sementara itu, Sekolah Rakyat (SR) yang akan diresmikan pada 14 Juli 2025, hanya menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang masuk Desil 1 dan 2. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apa yang terjadi jika orang tua yang awalnya masuk Desil 1 dan 2, lalu naik kelas ke Desil 3? Apakah anak mereka yang sudah terdaftar di SR akan dikeluarkan?
Timboel Siregar kordinator advokasi BPJS watch menjelaskan kepada media sensornews.id Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat miskin. Oleh karena itu, perlu ada kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, sehingga masyarakat miskin dapat mengakses program tersebut dengan lebih mudah dan tanpa keraguan.
Pertanyaan yang Belum Terjawab, lanjut Timboel
- Apakah anak yang sudah terdaftar di SR akan dikeluarkan jika orang tuanya naik kelas ke Desil 3?
- Apakah anak yang orang tuanya masuk Desil 3 dapat bergabung dengan SR jika orang tuanya kemudian turun ke Desil 2?
Masyarakat miskin dan masyarakat luas menunggu jawaban dan kepastian dari pemerintah terkait program bantuan ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya diri dalam mengakses program bantuan pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Jelas Timboel
Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan masyarakat terkait program bantuan ini. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami proses dan prosedur program bantuan dengan lebih baik dan tidak ada kesalahpahaman
Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan program bantuan, sehingga masyarakat miskin dapat terus mengakses program tersebut meskipun ada perubahan status desil. Tutup Timboel. Dengan demikian, masyarakat miskin dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengakses program bantuan pemerintah. (Fahri)
