SensorNews.Id - Kota Tangerang , - DPRD Kota Tangerang membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025. Namun langkah tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai tidak akan memiliki ketajaman pengawasan apabila tidak menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai rujukan utama. M. Harsono Tunggal Putra, aktivis sekaligus penggiat sosial, menilai pembahasan LKPJ tanpa LHP BPK berpotensi besar kehilangan arah dan hanya menjadi ruang formalitas yang berputar pada klarifikasi administratif tanpa daya uji yang nyata. Ia mempertanyakan dasar pembahasan pansus yang menurutnya akan rapuh jika tidak bertumpu pada hasil audit independen BPK. “Kalau LHP BPK saja belum dijadikan dasar utama, maka apa yang sebenarnya mau diuji? Yang terjadi hanya pengulangan penjelasan dari OPD, bukan pembuktian terhadap penggunaan anggaran,” ujar M. Harsono Tunggal Putra di Tangerang Rabu (8/4/2026). I...
SensorNews.Id . Kunjungan Komisi II DPR RI, Dari Layanan Digital hingga Sertifikasi Wakaf, Dorong Perlindungan Hak Masyarakat Kota Tangerang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, bersama Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi Kementerian ATR/BPN, Dwi Budi Martono, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Sudaryanto, didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Tardi, beserta jajaran, menerima kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI, Selasa (7/4/2026). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, untuk memastikan bahwa transformasi pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, serta mampu meminimalisir potensi konflik agraria yang merugikan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Harison Mocodompis menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi II DPR RI terhadap sektor pertanahan di Provinsi Banten. Ia menilai kunjungan ini merupakan ...