Langsung ke konten utama

Postingan

Saksi Sidang Noel Ebenezer Cerita Diperas Sejak 2000-an, Pernah Melawan Tapi Dimarahi

                                         Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel saat memberikan keterangan di jeda istirahat sidang, Kamis (9/4/2026). Jakarta , SensorNews .id , Jum’at, 2026. Direktur Utama PT Delta Indonesia Pranenggar Sri Enggarwati hadir sebagai salah satu saksi untuk perkara dugaan korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3 dengan terdakwa Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel, dkk. Enggar bukan orang baru di dunia perizinan dan sertifikat. Sebagai salah satu Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), dia sudah aktif mengurus izin di Kemenaker sejak tahun 2001. Pada 2006, dia mendirikan PT dan eksis hingga sekarang. Sebagai pemain lama, Enggar melihat banyak perubahan, pejabat silih berganti, tapi ‘tradisi’ pemerasan masih ada, bahkan sudah mengakar.Ketika perusahaan masih berbe...
Postingan terbaru

Tak Ikut WFH, Layanan Petugas Imigrasi Berjalan Normal

                                        Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo melayani permohonan paspor mahasiswa salah satu universitas di Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini. Sebanyak 27 permohonan berhasil diproses, terdiri dari 20 paspor baru dan tujuh penggantian. Dari 28 pendaftar, satu orang mengundurkan diri.(Dokumen Humas Imigrasi) Jakarta ,  SensorNews .id , Jum’at, 2026.  Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko memastikan layanan keimigrasian tetap berjalan normal selama penerapan kebijakan Bekerja dari Rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa,” kata Hendarsam dalam ket...

Presiden RI Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta meski Harga Avtur Naik

                                                                      Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan taklimat dalam rapat kerja kepada  anggota                                         Kabinet  Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026) Jakarta , SensorNews .id , Jum’at, 2026. Prabowo Putuskan Biaya Haji 2026 Turun Rp 2 Juta meski Harga Avtur Naik 8 April 2026, Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikannya dalam rapat kerja kepada anggota Kabinet Merah Putih di Istana, Jakarta, Rabu Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan untuk menurunkan biaya haji 2026 sebesar Rp 2 juta. Padahal, harga avtur saat ini sedang naik dari Rp 13.656 per liter menjadi Rp 23.551 per...

Tumpukan Sampah, Jalan Pembangunan Jadi Sasaran Satgas

SensorNews.Id - Kodam Jaya , Tangerang - Satgas Penanganan Sampah Koramil 02/Btc, Kodim 0506/Tgr menyasar tumpukan sampah yang ada di Jalan Pembangunan 1 Kelurahan Batu Sari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Kamis (09/04/2026). Sampah yang tercecer di kanan dan kiri jalan diangkut secara bertahap agar akses masyarakat kembali nyaman dan aman dilalui. Personel Satgas Penanganan Sampah Koramil 02 Batuceper bersama warga dan Dinas Lingkungan Hidup membersihkan tumpukan sampah tanpa ragu - ragu demi kenyamanan warga masyarakat. Komandan Koramil 02 Batuceper Mayor Inf Kurniawan mengatakan, Satgas Darurat Sampah menjadi salah satu tim yang bergerak cepat dalam merespons kondisi tersebut. Tim kerja diterjunkan untuk mendukung pemerintah daerah dalam operasi pembersihan lingkungan. “Personel gabungan turun ke lapangan untuk menuntaskan penumpukan sampah yang ada di kanan kiri jalan,” ujarnya. Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan atas dalam menjalankan pr...

Dorong Pelayanan Publik, PWI Perkuat Sinergi dengan PDAM TB

SensorNews.Id - Tangerang . Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang melakukan kunjungan ke PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang sebagai upaya memperkuat sinergi antara insan pers dan penyelenggara layanan publik pada kamis (9/4/2026). Ketua PWI Kota Tangerang, R. Herwanto, menegaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat peran pers dalam fungsi kontrol sosial. “PWI siap mengawal pelayanan PDAM agar tetap transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya. Dalam pertemuan itu, seluruh jajaran pengurus PWI Kota Tangerang turut hadir.   Sejumlah hal dibahas, mulai dari pentingnya keterbukaan informasi hingga peran media dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan pelanggan secara berimbang. PWI juga menyatakan kesiapannya menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan PDAM, terutama dalam mendorong perbaikan layanan air bersih yang selama ini kerap menjadi perhatian publik. Sementara itu, Direktur PDAM Tirta ...

Perda TJSL Tangerang Diuji: Jangan Sampai Hanya Jadi “Macan Kertas”

SensorNews.Id - Tangerang – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL-BU) mulai diuji implementasinya.  Di tengah harapan besar terhadap kontribusi perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat, muncul kekhawatiran regulasi ini hanya berakhir sebagai formalitas tanpa dampak nyata. Jurnalis senior Marsudin Hasan menilai, keberadaan perda tersebut memang membawa semangat baru dalam penataan program CSR di Kota Tangerang. Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan regulasi tidak akan berarti tanpa keberanian dalam eksekusi. “Secara aturan sudah sangat tegas. Perusahaan wajib menjalankan TJSL dan harus terintegrasi dengan pembangunan daerah. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar dijalankan atau hanya berhenti di dokumen?” ujar Marsudin. Dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023, setiap badan usaha diwajibkan melaksanakan program TJSL yang sinergis, terarah, dan berkelanjutan. Bahkan, perusahaan diwajibkan menjadi bagian dari forum TJS...

Pansus LKPJ Tanpa Rujukan Audit BPK ?, Pengawasan DPRD Tangerang Disoal

SensorNews.Id - Kota Tangerang , - DPRD Kota Tangerang membentuk empat panitia khusus (pansus) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025.  Namun langkah tersebut menuai sorotan tajam karena dinilai tidak akan memiliki ketajaman pengawasan apabila tidak menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai rujukan utama. M. Harsono Tunggal Putra, aktivis sekaligus penggiat sosial, menilai pembahasan LKPJ tanpa LHP BPK berpotensi besar kehilangan arah dan hanya menjadi ruang formalitas yang berputar pada klarifikasi administratif tanpa daya uji yang nyata. Ia mempertanyakan dasar pembahasan pansus yang menurutnya akan rapuh jika tidak bertumpu pada hasil audit independen BPK. “Kalau LHP BPK saja belum dijadikan dasar utama, maka apa yang sebenarnya mau diuji? Yang terjadi hanya pengulangan penjelasan dari OPD, bukan pembuktian terhadap penggunaan anggaran,” ujar M. Harsono Tunggal Putra di Tangerang Rabu (8/4/2026). I...