SensorNews.id, Jakarta, Kamis, 12 Maret, 2026. PURBAYA Yudih Sadewa jangan menyalahkan para ekonom. Biang keroknya justru para menteri di tim ekonomi yang tidak mampu melahirkan kebijakan ekuin. Baru-baru ini CNBC Indonesia, pada 8 Maret 2026, mencatat bahwa 28 tahun yang lalu, tepatnya pada 20 Mei 1998, sebanyak 14 menteri Kabinet Pembangunan VII Presiden Soeharto mengundurkan diri secara bersama-sama. Saat itu krisis moneter meluluhlantakkan kondisi ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah ambruk, kondisi politik memanas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah anjlok. Dari hasil rapat tersebut, Ginanjar memutuskan mengundurkan diri, yang kemudian secara spontan diikuti oleh belasan menteri lainnya. Presiden Soeharto pun kaget dan terpukul. Sehari kemudian, pada 21 Mei 1998, Soeharto juga mengundurkan diri, mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun. Selanjutnya, masuklah para menteri dengan darah segar di bawah kepemimpinan Presiden Habibie. Indonesia pun mulai ...
Oleh: Timbul Siregar(Pemikir Bangsa/Aktivis Forum Jamsos), Mendalilkan penegakkan hukum SensorNews.id, Jkarta, Kamis, 12, Maret, 2026. yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu masalah utama pembayaran tunjangan hari raya (THR) adalah lemahnya penegakkan hukum, sehingga masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan THR, walaupun Permenaker 6 tahun 2016 sudah sangat jelas menyatakan kewajiban Pengusaha membayarkan THR. THR aan digunakan utk membeli kebutuhan menjelang dan pada hari raya dan konsumsi yang dilakukan pekerja tsb akan dihitung sebagai konsumsi rumah tangga yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga akan mendukung 53 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau pengawas ketenagakerjaan melakukan tugas penegakkan hukum dengan baik, maka akan semakin banyak pekerja ...