Penguatan Super TNI, Analisis Dampak Baik dan Buruk
JAKARTA, sensornews - Pemerintah melalui Presiden telah melakukan langkah-langkah penguatan bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang mencakup beberapa poin penting. Di antaranya adalah penunjukan wakil panglima TNI dengan bintang 4, peningkatan pangkat pasukan elit AD, AU, dan AL menjadi bintang tiga dari sebelumnya bintang 2, pembentukan 6 kodam baru, serta kenaikan pangkat bagi 14 purnawirawan. Semua langkah ini dipastikan membutuhkan anggaran yang lebih besar di tengah kondisi fiskal yang tertekan.
Timboel Siregar pengamat ekonomi dari koordinasi advokasi BPJS watch berpendapat bahwa Dampak Baik dari Penguatan TNI
- *Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme*: Penguatan struktur dan peningkatan pangkat dalam TNI dapat meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pasukan.
- *Loyalitas dan Kohesi*: Langkah-langkah ini bisa memperkuat loyalitas TNI terhadap kepemimpinan, dalam hal ini kepada Prabowo, yang merupakan mantan Menteri Pertahanan.
- *Peningkatan Pengamanan Nasional*: Dengan adanya penguatan ini, TNI dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan keamanan nasional.jelas Timboel kepada media sensornews.id
Dampak Buruk dari Penguatan TNI
- *Beban Anggaran*: Penguatan TNI ini membutuhkan anggaran yang lebih besar di tengah kondisi fiskal yang tertekan, yang bisa berdampak pada alokasi anggaran untuk sektor lain.
- *Potensi Ketidakseimbangan Prioritas*: Fokus pada penguatan TNI bisa menimbulkan pertanyaan tentang prioritas anggaran negara dan apakah kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur mendapat perhatian yang cukup.
- *Analisis Mendalam dan Transparansi*: Langkah-langkah ini memerlukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa penguatan TNI sejalan dengan kebutuhan keamanan nasional dan tidak menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan, lanjut Timboel.
Komentar dan Analisis
Penguatan TNI ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan struktur pertahanan negara. Namun, di tengah kondisi fiskal yang terbatas, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan pertahanan dan kebutuhan sektor lain yang juga penting bagi pembangunan negara.
Dalam konteks geopolitik regional, penguatan TNI dapat meningkatkan posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, perlu juga diperhatikan bagaimana langkah-langkah ini diterima oleh masyarakat dan bagaimana transparansi dalam pengelolaan anggaran pertahanan.
Penguatan TNI juga perlu diimbangi dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pertahanan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa penguatan TNI memberikan manfaat bagi keamanan dan kesejahteraan nasional, Tutup Timboel.
Masyarakat dan pengamat pertahanan perlu terus memantau perkembangan penguatan TNI ini untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sejalan dengan kebutuhan nasional dan tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan.(Effendi)
