Langsung ke konten utama

DPD BAPERA BANTEN Apresiasi Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur Andra Soni: Infrastruktur hingga Investasi Tumbuh Signifikan

 

SENSORNEWS.ID, Serang, Sabtu, 21 Feb 2026. Sekretaris DPD BAPERA Provinsi Banten, H. S. Pudja Rahardjo, S.I.P., M.Si., menyampaikan apresiasi atas satu tahun kepemimpinan Andra Soni, S.M., M.AP., bersama Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., dalam memimpin jalannya pemerintahan di Provinsi Banten. Menurut Pudja, dalam kurun waktu satu tahun tersebut, Pemerintah Provinsi Banten menunjukkan capaian yang progresif dan terukur di berbagai sektor strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.


Ia menilai kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga menyentuh aspek fundamental pembangunan manusia dan penguatan ekonomi daerah. Sinergi keduanya dinilai mampu menghadirkan stabilitas pemerintahan sekaligus percepatan realisasi program prioritas daerah. “Dalam satu tahun ini, kita dapat melihat arah pembangunan yang jelas dan terstruktur. Kami dari DPD BAPERA Provinsi Banten memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Gubernur Andra Soni dan Bapak Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah atas kinerja nyata yang telah dirasakan masyarakat,” ujar Pudja dalam keterangannya.

Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Banten, termasuk jalan usaha tani yang selama ini menjadi kebutuhan vital bagi para petani. Menurut Pudja, peningkatan kualitas dan konektivitas jalan tersebut telah membantu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi desa yang lebih luas. “Perhatian terhadap jalan usaha tani menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor riil dan masyarakat bawah. Ketika akses petani dipermudah, maka produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat desa ikut terangkat,” tegasnya.

Pada sektor pendidikan, kebijakan sekolah gratis yang diterapkan tidak hanya bagi sekolah negeri tetapi juga menjangkau sekolah swasta dinilai sebagai langkah progresif dan inklusif. Pudja menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak di Banten tanpa diskriminasi. “Program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat. Tidak semua anak bersekolah di negeri, sehingga kebijakan yang juga menyentuh sekolah swasta menunjukkan keberpihakan pada keadilan sosial dan pemerataan pendidikan,” katanya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten dalam satu tahun terakhir juga mencatatkan sejumlah penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional. Bagi Pudja, capaian tersebut mencerminkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Begitu juga dari sisi ekonomi, peningkatan nilai investasi di Provinsi Banten turut menjadi indikator positif atas membaiknya iklim usaha. Pudja menilai stabilitas politik daerah, percepatan perizinan, serta pembangunan infrastruktur yang masif telah meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Banten.

“Kenaikan investasi berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menunjukkan bahwa Banten semakin kompetitif sebagai daerah tujuan investasi,” ujarnya. Pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren positif juga dinilai sejalan dengan penguatan sektor ketahanan pangan. Dukungan terhadap petani, pengembangan lahan produktif, serta sinergi lintas sektor menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pangan daerah. Pudja menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya isu lokal, melainkan bagian dari strategi nasional.

Ia juga menilai arah pembangunan Provinsi Banten selaras dengan visi besar “Asta Cita” yang diusung oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pertumbuhan ekonomi berbasis investasi, serta ketahanan pangan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan nasional yang kini diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. “Kami melihat adanya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dengan visi pembangunan nasional. Ini penting agar program pusat dan daerah berjalan harmonis dan saling menguatkan,” kata Pudja.

Sebagai organisasi kepemudaan, DPD BAPERA Provinsi Banten, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mengawal pembangunan serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Pudja menegaskan bahwa pembangunan memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar tujuan mewujudkan Banten yang maju, berdaya saing, dan sejahtera dapat tercapai. “Pembangunan adalah kerja kolektif. Kami siap mendukung, sekaligus memberikan masukan yang konstruktif demi kemajuan Banten yang lebih baik ke depan sebagaimana slogan Banten Maju, Adil Merata dan Bebas Korupsi,” pungkasnya.

Dengan berbagai capaian tersebut, satu tahun kepemimpinan Gubernur Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah dinilai menjadi fondasi penting dalam mempercepat transformasi pembangunan Provinsi Banten menuju masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjuta (Ilyas)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...