Ahmad Khozinudin : Gara-gara Gus Yaqut, Jadi Curiga Selama Ini Ferdy Sambo Tidak di Penjara di Lapas

SensorNews.id, Jakarta, Selasa, 31 Maret, 2026. Selasa, 31 Maret 2026. ‎Publik kini mempertanyakan keberadaan Ferdy Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.‎Kecurigaan tersebut muncul setelah banyak yang menduga Sambo tidak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan (Lapas), melainkan

malah menjadi tahanan rumah.‎Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin, menyuarakan kecurigaan ini dalam unggahannya di Facebook pada Rabu (25/3/2025).‎Khozinudin bahkan mengaitkan hal ini dengan pengalihan penahanan bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sempat

dilakukan secara diam-diam menjelang Lebaran pada 19 Maret 2026.‎"Jangan-jangan Sambo si penjahat polisi pembunuh polisi juga tak ditahan. Siapa yang bisa menjamin Sambo ditahan?" tulis Khozinudin.‎Khozinudin juga mengingatkan peristiwa serupa yang melibatkan Gayus Tambunan, seorang koruptor pajak yang meskipun berstatus tahanan

Keterangan Gambar : ?Koordinator Non-Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi & Aktivis, Ahmad Khozinudin, menyuarakan kecurigaan ini dalam unggahannya di Facebook pada Rabu (25/3/2025).

KPK, sempat terlihat bebas menonton pertandingan tenis di Bali.‎"Wajar kalau rakyat bertanya, bahkan marah. Apalagi, keadilan di negeri ini baru diberikan jika ada kemarahan," ujar Khozinudin, yang merespons ketidakpuasan publik terhadap penegakan hukum yang terkesan tebang pilih. Ferdy Sambo, yang terbukti menjadi otak pembunuhan

berencana terhadap ajudannya Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. ‎Ia diketahui telah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, sejak 29 Agustus 2023, setelah sebelumnya ditahan di Rutan Mako Brimob dan menjalani masa pengenalan lingkungan di Lapas Salemba. ‎Pada kasus ini, Sambo terlibat

dalam rekayasa yang mengubah kejadian pembunuhan menjadi insiden tembak-menembak, namun akhirnya terungkap bahwa ia memerintahkan penembakan dan turut serta dalam aksi tersebut. ‎Kritik terhadap penahanan Sambo tidak hanya datang dari Khozinudin, namun juga dari kalangan publik yang mempertanyakan transparansi dalam

penegakan hukum. ‎Keputusan-keputusan terkait pengalihan status penahanan, seperti yang terjadi pada Yaqut, memperburuk citra sistem peradilan Indonesia yang dinilai tidak adil dan penuh kepentingan. (DOEL)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...

SENSORNEWS | PILAR KEBENARAN DAN KEADILAN

Cari Blog Ini