Langsung ke konten utama

LSM LIRA: Usut Tuntas Dalang Pembunuhan Aktivis Ermanto Usman yang Membongkar Korupsi JICT-Pelindo Triliunan Rupiah

                                       

Jusuf Rizal: prilaku para koruptor saat ini makin barbar, dan menghilangkan nyawa penggiat anti-korupsi itu menunjukkan kepanikan.

SensorNews.id, Jakarta, 9 Maret, 2026.  LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) menilai pembunuhan aktivis pekerja pelabuhan, Ermanto Usman (65) diduga keras terkait dengan korupsi di Jakarta International Container Terminal (JICT)-Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebelum terjadinya aksi pembunuhan itu, Presiden LSM LIRA, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH sempat akan bertemu korban untuk bersinergi membongkar korupsi di JICT- Pelindo.

Sebagaimana dilansir media, Ermanto Usman, mantan serikat pekerja JICT-Pelindo sejak lama telah membuka kasus dugaan korupsi di mana ia sempat bekerja. Dugaan kerugian mencapai Rp4,08 triliun, bahkan lebih. Komisi III DPR pun pernah membuat Pansus Pelindo II pada 5 Oktober 2015 yang dipimpin oleh Masinton Pasaribu. Namun mandek seiring pergantian menteri dan pergantian Presiden. Terakhir, Etmanto Usman mulai giat membongkar kasus korupsi JICT-Pelindo. Ia juga sempat menjalin kolaburasi dengan LSM LIRA untuk membongkar borok kartel korupsi di JITC-Pelindo.

Ermanto Usman bahkan secara terang-terangan menyebut nama yang diduga terlibat, antara lain Rini Soewandi, Erick Thohir, dan Boy Thohir. Tetapi belum sempat bergerak untuk menyampaikan data-data ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa; Jaksa Agung ST. Burhanuddin; Menhan Syafrie Samsuddin; Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad; maupun ke Presiden Prabowo Subianto, menjelang subuh, awal Maret 2026 Ermanto Usman dibunuh di rumahnya. Istrinya juga jadi korban dan saat ini kritis.

Ketika media menghubungi Jusuf Rizal, penggiat anti-korupsi, Relawan Prabowo Subianto itu menyebut prilaku para koruptor saat ini makin barbar. Menghilangkan nyawa penggiat anti-korupsi itu menunjukkan kepanikan. Itu diadab dan harus diusut tuntas. “LSM LIRA menilai kasus pembuhuhan ini terkait dengan upaya mau membongkar dugaan korupsi di JICT-Pelindo. Karena sejak era Pemerintahan SBY-JK, kasus dugaan korupsi di JITC-Pelindo (sudah ada). Bahkan di era Menteri BUMN Tantri Abeng (Menteri BUMN di masa akhir Orede Baru) sudah mencuat,” tegas Presiden LSM LIRA, Jusuf Rizal saat dimintai informasi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal.

Lebih lanjut, pria berdarah Madura-Batak, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas Nusantara) itu mengatakan LSM LIRA akan bentuk Tim Investigasi guna membantu Kepolisian membongkar dalang pembunuhan sahabat pekerja itu. LSM LIRA juga, dengan data-data awal yang dimiliki Ermanto Usman, akan menindaklanjuti temuan dugaan korupsi di JICT-Pelindo. “Jangan sampai nyawa Ermanto Usman melayang sia-sia demi membantu pemberantasan korupsi yang digauangkan Prabowo yang akan 

mengejar koruptor sampai antartika, tapi sampai Tanjung Priok, melempem. Ayo aktivia penggiat anti korupsi bersatu lawan para koruptor. Kalau mereka bertindak barbar, rakyat juga bisa,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.  (DOSNI)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...
Posting Komentar
Read more »

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...
Posting Komentar
Read more »

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...
Posting Komentar
Read more »