Menlu Iran Sebut Teheran Tidak Minta Gencatan Senjata, Tak Ada Alasan untuk Bernegosiasi dengan AS

SensorNews.Id. Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya tidak meminta gencatan senjata dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, serta tidak melihat adanya alasan untuk bernegosiasi dengan Washington.

Dia melontarkan pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi AS, NBC News, yang ditayangkan pada Kamis (5/3).

"Kami tidak meminta gencatan senjata, dan kami tidak melihat adanya alasan mengapa kami harus bernegosiasi dengan AS karena kami telah bernegosiasi dengan mereka dua kali, dan setiap kali, mereka menyerang kami di tengah proses negosiasi tersebut," ujar Araghchi.

Mengenai kemungkinan invasi darat oleh AS ke Iran, Araghchi mengatakan, "Kami menunggu mereka karena kami yakin dapat menghadapi mereka, dan hal itu akan menjadi bencana besar bagi mereka."

Dia menambahkan bahwa Iran telah sepenuhnya siap menghadapi konflik yang sedang berlangsung dan siap untuk segala kemungkinan lainnya, termasuk invasi darat. Dia menekankan bahwa angkatan bersenjata Iran sudah siap menghadapi skenario apa pun.

Sementara itu, Iran menyatakan pada Kamis bahwa Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) telah menargetkan kapal induk USS Abraham Lincoln dengan menggunakan drone di Teluk Oman, sekitar 340 km di luar perairan teritorial Iran di Teluk Oman.

Markas Besar Khatam al-Anbiya Iran mengatakan kepada stasiun televisi pemerintah, IRIB TV, bahwa setelah dihantam drone Iran, kapal induk USS Abraham Lincoln beserta kapal-kapal perusaknya segera menjauh dan saat ini berada di posisi lebih dari 1.000 km dari kawasan tersebut.

Berbagai perkembangan ini terjadi menyusul serangan gabungan AS-Israel terhadap Teheran dan sejumlah kota lainnya di Iran yang bermula Sabtu (28/2) pagi waktu setempat. Serangan itu mengakibatkan kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, beserta beberapa anggota keluarganya, jajaran komandan militer tertinggi Iran, serta warga sipil. Iran kemudian merespons dengan beberapa gelombang serangan rudal dan drone yang menargetkan aset-aset Israel dan AS di kawasan tersebut.

( AL )

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...

SENSORNEWS | PILAR KEBENARAN DAN KEADILAN

Cari Blog Ini