Langsung ke konten utama

Ormas Madas Nusantara Wadahi dan Lindungi Pengusaha Rokok Kecil Madura Dari Pemerasan

 

                                                           Bersama Bupati Pamekasan

SensorNews.id, Pamekasan - Madura, Minggu, 29 Maret, 2026. Pamekasan -- Ormas Madas Nusantara wadahi dan lindungi Asosiasi Pengusaha Rokok Kecil Madura (Asperkim) dari pemerasan oknum APH, Bea Cukai maupun Preman. Bekerjasama dengan Asperkim, Koperasi UNKM Madas Nusantara akan produksi rokok Merek Madas Nusantara, guna dipasarkan

di jaringan warung Madura se-Nusantara. Demikian disampaikan Ketua Umum Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH dalam sambutannya pada pelantikan Abdus Somad Ketua dan pengurus DPD Madas Nusantara Pamekasan. Pada kesempatan tersebut dihadiri Bupati Pamekasan, KH.Kholilulrahman. Menurut Jusuf Rizal, pria penggiat anti korupsi,

Relawan Prabowo itu, Madas Nusantara akan mewadahi seluruh pengusaha rokok kecil di Madura. Dengan adanya wadah tersebut berbagai kepentingan pengusaha rokok akan diakomodir, seperti perlindungan hukum lewat LBH Madas Nusantara Lebih lanjut kata Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) aktivis pekerja dan buruh itu, selama

ni banyak perusahaan rokok kecil di Madura belum disentuh dengan progran Bina-Lindung-Sejahtera. "Kedepan Madas Nusantara akan membina dan melindungi kepentingan pengusaha rokok kecil dari gangguan oknum APH, Bea Cukai, LSM, ormas maupun wartawan nakal," tegas Jusuf Rizal yang masih keturunan Raja Sumenep, Arya

Wiraraja itu. Dikatakan, Madas Nusantara juga akan memproduksi Rokok Merek Madas Nusantara untuk kalangan sendiri. Kemudian Rokok produksi anggota Asosiasi Perusahaan Rokok Kecil Madura (Asperkim) akan dipasarkan Koperasi UMKM Madas Nusantara melalui jaringan Warung Madura se-Nusantara. Sementara itu dalam

sambutannya, Bupati Pamekasan KH.Kholilurrahman, menyambut baik kehadiran Ormas Madas Nusantara di Pemekasan. Apalagi Ketum Madas Nusantara adalah Presiden LSM LIRA. "Saya mebyambut baik adanya Madas Nusantara. Dengan kehadiran Madas Nusantara di Pamekasan diharapkan dapat bekerjasama dengan penerintah untuk membangun Pamekasan," tegasnya. (Muslim)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...
Posting Komentar
Read more »

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...
Posting Komentar
Read more »

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...
Posting Komentar
Read more »