Langsung ke konten utama

Ambisi Aerotropolis Menggebu, Warga Sindir: Pemkot Lagi Mimpi Basah?

SensorNews.Id - Tangerang– Pemerintah Kota Tangerang tengah menggarap rencana besar mengubah wilayahnya menjadi aerotropolis, sebuah konsep kota yang bertumpu pada bandara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. 

Di tengah ambisi tersebut, kritik mulai bermunculan dari warga yang menilai kondisi dasar kota belum sepenuhnya tertangani.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027, Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kementerian Perhubungan, , menegaskan bahwa pengembangan aerotropolis harus ditopang sistem transportasi yang terintegrasi.

“Kita harus membuat pusat kegiatan agar penumpang singgah di Kota Tangerang sebelum melanjutkan ke tujuan. Manfaatnya harus luas bagi masyarakat Kota Tangerang,” ujarnya dalam paparan di Tangerang, 7 April 2026.

Ia menekankan, selama ini Kota Tangerang masih cenderung menjadi wilayah lintasan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. 

Padahal, potensi ekonomi dari aktivitas bandara dinilai cukup besar jika mampu dikelola dengan baik.

Namun di lapangan, berbagai persoalan masih terlihat. Akses menuju bandara belum merata, kemacetan di jalur utama kerap terjadi, dan konektivitas antar moda transportasi belum optimal. 

Selain itu, kawasan di sekitar bandara juga dinilai berkembang tanpa perencanaan yang matang.

Risal menambahkan, pengembangan aerotropolis membutuhkan integrasi menyeluruh.

“Integrasi ini mencakup fisik, layanan, hingga sistem pembayaran tarif antarmoda yang terpadu,” jelasnya.

Sebagai bagian dari strategi, pemerintah mendorong pengembangan kawasan berbasis transit yang mengintegrasikan berbagai moda transportasi, sekaligus menghadirkan pusat kegiatan ekonomi seperti UMKM dan kawasan bisnis di sekitar bandara.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang menyebut potensi ekonomi dari keberadaan bandara sangat besar, namun kontribusinya terhadap daerah masih belum optimal.

“Bandara tidak bisa berdiri sendiri, ia butuh kota yang mendukungnya,” demikian tertulis dalam dokumen rencana.

Di sisi lain, warga menyuarakan kekhawatiran. Mereka menilai rencana besar tersebut belum sejalan dengan kondisi infrastruktur dasar yang masih bermasalah.

“Kalau jalan di lingkungan saja masih banyak yang rusak, banjir juga belum selesai tiap musim hujan, sekarang bicara aerotropolis. Ini seperti mimpi basah saja,” ujar Heru Abdillah seorang aktifis sekaligus penggiat sosial yang sengaja menghadiri kegiatan tersebut kendati tidak mendapatkan undangan secara resmi.

Heru berharap pemerintah lebih memprioritaskan kebutuhan mendasar.

“Perbaiki dulu jalan, atasi banjir. Itu yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, rencana pengembangan aerotropolis di Kota Tangerang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang antara ambisi besar dan kebutuhan nyata warga.[red]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...