Langsung ke konten utama

Lakukan Studi Tiru ke Kanwil DKI Jakarta, Siapkan Langkah Menuju Zona Integritas WTAB

SensorNews.Id - Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis, didampingi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta jajaran Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan se-Banten melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dalam rangka studi tiru menuju Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB), Rabu (1/4/2026).

Kegiatan ini turut didampingi oleh Tim Sekretariat Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesiapan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta maupun Provinsi Banten.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai Kanwil BPN Banten menunjukkan progres yang baik dalam upaya meraih predikat Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB).

"Alhamdulillah, siang ini kita baru saja selesai menerima kunjungan dari “The Man of the Year”, salah satu tokoh luar biasa di Banten, yang biasanya juga hadir membawa banyak inspirasi. Saat ini, secara umum satuan kerja di lingkungan BPN sudah banyak yang meraih predikat WBK maupun WBBM. Untuk Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sendiri, capaian tersebut juga menunjukkan progres yang sangat baik, tutur Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh. 

Erry menjelaskan kunjungan ini bertujuan kunjungan ini menjadi sarana untuk melihat secara langsung kesiapan dan upaya Kanwil BPN Banten dalam meraih dan mempertahankan predikat WTAB/WBK/WBBM, yang sebelumnya juga telah dirintis dan dibangun oleh pimpinan terdahulu bersama seluruh jajaran. 

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan optimisme bahwa Kanwil BPN Banten mampu meraih predikat tersebut dengan mengedepankan tiga hal utama, yaitu komitmen, fokus, dan konsistensi. Menurutnya, ketiga aspek tersebut telah terlihat dari keseriusan tim Kanwil BPN Banten, terlebih dengan adanya pendampingan dari Inspektorat Jenderal. "Sangat optimis. Karena yang pertama adalah komitmen. Ketika kita sudah berkomitmen, maka kita akan fokus. Setelah fokus, kita akan bekerja secara konsisten. Dengan semangat tersebut, Banten optimis dapat menjadi salah satu provinsi yang berhasil meraih predikat WBBM," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Harison Mocodompis menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Kanwil BPN DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan upaya pembelajaran untuk memperkuat langkah Kanwil BPN Banten dalam membangun Zona Integritas.

"Kami datang ke sini untuk belajar. Saya juga ingin menyampaikan bahwa sebenarnya saya sudah lama mengamati—membaca, memperhatikan—perjalanan ini dan hari ini kami ingin menyerap langsung praktik baik yang telah dilakukan di DKI Jakarta," tuturnya.

Harison mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dengan membuka diri terhadap pembelajaran dan tidak merasa sudah mengetahui segalanya.lugasnya.

"Hari ini, saya minta teman-teman benar-benar belajar dari DKI. Amati, pahami, dan serap apa yang mereka lakukan. Kosongkan dulu “gelas” kita. Jangan merasa sudah tahu. Kita belajar dari awal. 

Karena tujuan kita bukan hanya mendapatkan predikat seperti WBK atau WBBM, tetapi membangun kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak komentar negatif di ruang publik. Ini yang harus kita perbaiki,"

( Muslim )



Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...