Langsung ke konten utama

Menteri PKP tinjau RLTH di kelapa dua Tigaraksa pastikan program BSPS tepat sasaran

SensorNews.id, Kab. Tangerang, Rabu, 1 April, 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruara Sirait melakukan kunjungan ke sejumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah kelapa dua Pete, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berjalan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam keterangannya, Maruara Sirait menjelaskan bahwa program BSPS merupakan bagian dari program bedah rumah yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menegaskan bahwa program pembangunan 3 juta rumah terus bergulir secara berkesinambungan sejak tahun lalu hingga saat ini.“Program ini bertujuan menekan angka masyarakat yang belum memiliki rumah. Dari data sebelumnya, angka tersebut terus

ditekan secara signifikan,” ujar Maruara.Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPR RI yang telah mendorong peningkatan anggaran sektor perumahan. Menurutnya, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp150 triliun kini meningkat menjadi Rp200,3 triliun pada tahun 2026.Lebih lanjut, Maruarar menegaskan bahwa peluncuran program BSPS dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ia menilai program ini tidak hanya

membantu masyarakat memiliki hunian layak, tetapi juga mendorong kemandirian melalui pengelolaan pembangunan secara swadaya.Dalam kesempatan tersebut, Maruara juga mengapresiasi peran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya kaum ibu, yang dinilai mampu bertahan dan menciptakan lapangan kerja di tengah berbagai tantangan ekonomi. Sebagai bentuk dukungan, ia menyerahkan bantuan sebesar

Rp10 juta kepada 10 pelaku UMKM berprestasi.Ia turut meminta perbankan BUMN untuk terus mendorong kemajuan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurutnya, KUR dengan suku bunga rendah sekitar 0,5 persen per tahun sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha. Pinjaman KUR di bawah Rp100 juta bahkan tidak memerlukan agunan. Ini peluang yang harus dimanfaatkan masyarakat


dibandingkan meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi,” tegasnya.Selain itu, Maruara juga mengapresiasi kinerja para pengembang dan kontraktor yang telah berkontribusi dalam pembangunan ribuan rumah subsidi serta membuka lapangan kerja baru, sehingga membantu menekan angka pengangguran.Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pihaknya

terus menyediakan data akurat guna mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan. Ia menjelaskan bahwa data tersebut menjadi dasar dalam penentuan program, termasuk kategori masyarakat yang belum memiliki rumah (backlog) dan rumah tidak layak huni.“Data ini penting agar intervensi pemerintah tepat sasaran, baik untuk masyarakat yang belum memiliki rumah maupun yang tinggal di hunian tidak layak,” jelas

Amalia.Amalia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program pemerintah sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.Sementara itu, Gubernur Banten, Andra Soni, turut mengapresiasi program BSPS yang dinilai mampu membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan hunian layak. Ia menyebutkan bahwa program tersebut memberikan dampak signifikan di

wilayah Banten.“Tahun lalu terdapat sekitar 1.500 unit rumah subsidi, dan tahun ini meningkat menjadi sekitar 2.500 unit. Khusus Kabupaten Tangerang, tercatat sebanyak308unit rumah,” ungkapnya.Menurut Andra, program BSPS tidak hanyameningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga memberikan kebahagiaan bagi warga yang khirnya memiliki rumah sendiri.“Memiliki rumah adalah impian banyak orang. Program ini benar-benar membantu masyarakat mewujudkan hal tersebut,” pungkasnya. (DOEL)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...