Pemuda Banten Bicara Hukum, Keadilan menemukan rumahnya

SensorNews.Id - Banten – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Provinsi Banten akan menggelar acara Pengukuhan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) DPD KNPI Provinsi Banten yang dirangkaikan dengan Pelatihan Paralegal, pada Sabtu pukul 10.00 WIB, bertempat di Gedung DPRD Provinsi Banten.

Kegiatan ini direncanakan diikuti oleh sekitar 150 peserta yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten, serta sekitar 30 tamu undangan dari unsur pimpinan tingkat Provinsi Banten dan pegiat hukum se-provinsi Banten

Acara tersebut mengusung tema “Pemuda Banten Bicara Hukum, Keadilan Menemukan Rumahnya”, sebagai bentuk komitmen KNPI dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pemuda serta memperkuat peran kader dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Ketua Umum DPP KNPI, Dr. H. Ali Hanafiah, S.E., M.Si., berharap seluruh kader DPD KNPI Provinsi Banten maupun DPD KNPI kabupaten/kota se-Banten dapat hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut.

“Kami berharap seluruh kader KNPI se-Provinsi Banten ikut hadir, menjadi peserta pelatihan paralegal, dan bersama-sama mensukseskan acara ini sebagai langkah nyata penguatan kapasitas pemuda di bidang hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, H. Tito Istianto, S.E., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, menyambut baik inisiasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, pengukuhan LKBH dan pelatihan paralegal merupakan langkah strategis dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pemuda, khususnya kader KNPI di seluruh wilayah Banten.

“Kegiatan ini diharapkan dapat membantu para pemuda di Banten, khususnya kader KNPI, agar mengerti dan memahami hukum, sehingga mampu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan di Banten,” ungkap Tito kepada para awk media Kamis (2/4/2026).

Sementara itu, Asep Sudrajat selaku Ketua Pelaksana Kegiatan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak DPRD Provinsi Banten yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya acara tersebut.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua DPRD Provinsi Banten dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten yang telah memfasilitasi kegiatan ini, sehingga acara pengukuhan LKBH dan pelatihan paralegal dapat terlaksana dengan baik,” ujar Asep Sudrajat.

Melalui kegiatan ini, KNPI Provinsi Banten berharap lahir kader-kader muda yang memiliki pemahaman hukum yang baik serta mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi dan bantuan hukum kepada masyarakat.

Muslim

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...

SENSORNEWS | PILAR KEBENARAN DAN KEADILAN

Cari Blog Ini