Langsung ke konten utama

Siapkan Hunian Layak Bagi Masyarakat, Wujud Komitmen Pemkab Tangerang

 

 

SensorNews.id, Kab. Tangerang, Rabu, 1 April, 2026. Pemerintah Kabupaten Tangerang mempertegas komitmennya dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini ditujukan saat Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid beserta Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mendampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

Maruarar Sirait dalam acara peluncuran bantuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Nasional Tahun Anggaran 2026, Senin (30/03/26). Kegiatan yang berlangsung di Kabupaten Tangerang ini juga meresmikan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat yang melibatkan kementerian PKP, BP Tapera, BRI, PNM, dan SMF. Dalam keterangannya di hadapan awak media, Bupati Tangerang

menyatakan bahwa program yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto inia selaras dengan visi pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang. “Alhamdulillah, program Bapak Presiden RI melalui Kementerian Perumahan dan Kemendagri sejalan dengan program Kabupaten Tangerang. Program BSPS ini memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah, yang dikolaborasikan dengan bantuan kredit usaha rakyat serta


pemberdayaan ekonomi,” ujar Bupati Maesyal. Maesyal mengungkapkan bahwa Kabupaten Tangerang telah memiliki program rutin bedah rumah yang menyasar setidaknya 1.000 unit rumah setiap tahunnya melalui berbagai jalur, baik dari Dinas Perkim maupun program di tingkat kecamatan. “Setiap tahun kita secara rutin membedah 1.000 rumah sesuai kawasan, belum lagi program parsial lainnya. Artinya, total hunian

yang kita bangun setiap tahun sebenarnya melebihi angka tersebut,” tambahnya.
Sesuai arahan Menteri PKP, program tahun ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik bangunan (atap, lantai, dinding), tetapi juga pada sirkulasi ekonomi penghuninya. Pemkab Tangerang telah mulai mengintegrasikan bantuan hunian dengan sektor produktif.
“Membangun rumah bukan hanya untuk tempat tinggal, tapi bagian dari kesejahteraan.

Kami sudah mulai membantu dari sisi ekonomi rakyat, seperti bantuan ternak lele melalui Dinas Perikanan, bantuan pangan, hingga bantuan bibit dan benih agar masyarakatnya sehat, ekonominya pun berjalan,” jelas Bupati Maesyal.Menutup keterangannya, Bupati berharap situasi ekonomi global tetap stabil sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang terus meningkat. Jika PAD tumbuh positif, pemerintah daerah

berjanji akan menambah kuota jumlah rumah yang akan dibedah pada tahun anggaran berikutnya demi kepentingan masyarakat luas.Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari lembaga keuangan dan pemberdayaan seperti BRI, PNM, BP Tapera, serta SMF yang siap mendukung skema pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi rakyat.(DOEL)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

PHK Sepihak di PT. Intan Sejati Andalan Tuai Protes Keras dari PK-FTIA

BENGKALIS, sensornews.id - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di PT. Intan Sejati Andalan, memicu polemik dan protes keras dari Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan (PK-FTIA). Perusahaan yang merupakan anak perusahaan PT. Mahkota Group Tbk ini dituding melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. (16/06/25) Insiden yang memicu PHK bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Hendrik mengklaim telah memberitahu rekannya tentang tindakannya dan berjanji mengembalikan sapu tersebut pada siang hari. Namun, hingga kini sapu tersebut masih berada di tempat kerjanya. PK-FTIA menilai bahwa PHK sepihak yang dilakukan oleh Manager PT. Intan Sejati Andalan sangat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Organisasi ini menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih yang telah bekerja selama ...

Management PT.INTAN SEJATI ANDALAN Anak Perusahaan PT.Mahkota Group.T.bk Diduga melakukan PHK SEPIHAK

BENGKALIS, sensornews.id - PT. Intan Sejati Andalan, anak perusahaan PT. Mahkota Group T.bk, Diduga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) SEPIHAK terhadap Hendrik Saragih, seorang karyawan bagian Veletising Helper di perusahaan tersebut. PK-FTIA (Pengurus Komisaraiat Federasi Transportasi Industri Dan Angkutan) protes keras atas tindakan ini dan menilai bahwa perusahaan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Jum'at (20/06/2025) Menurut PK-FTIA, Hendrik Saragih telah bekerja di perusahaan sejak tahun 2013 dan telah mengabdi selama 12 tahun. Insiden yang menyebabkan PHK tersebut bermula pada Kamis, 12 Juni 2025, ketika Hendrik Saragih mengambil sapu lantai di mess G-09. Meskipun Hendrik mengakui kesalahannya, PK-FTIA menilai bahwa tindakan PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. PK-FTIA menuntut keadilan bagi Hendrik Saragih dan meminta pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti kasus...

Menkeu Sambut Positif Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Yang di Bentuk Polri

JAKARTA, sensornews.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut positif inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.  Satgassus itu dibentuk untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu mengatakan APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat salah satunya dari pajak. Meski demikian, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dinilai bukan sesuatu yang baru. "Satgassus dari kepolisian ini sebetulnya sudah dari beberapa tahun terakhir karena saya termasuk yang diundang pada saat launching pertama dan ini mungkin diperkuat lagi. Tentu merupakan hal yang positif untuk terus mendukung karena APBN yang sehat harus didukung oleh penerimaan negara yang kuat," jelas Menkeu, Rabu (18/6/2025). Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan telah mengundang Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk berdiskusi mengenai cara me...