HMI Cabang Serang Desak Evaluasi Polri dan Bersihkan Parlemen dari Mafia Proyek
SERANG-Sensornews, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyuarakan sikap tegas terhadap maraknya tindakan represif aparat kepolisian serta dugaan praktik mafia proyek di tubuh parlemen. Sikap ini disampaikan melalui pernyataan resmi bertajuk “Mengembalikan Marwah Demokrasi; Hentikan Represif, Bersihkan Parlemen”, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi Indonesia.
Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, menegaskan bahwa aparat kepolisian yang seharusnya melindungi masyarakat justru sering bertindak represif. Ia mencontohkan berbagai kasus, mulai dari pemukulan pelajar hingga menyebabkan korban koma, hingga kekerasan terhadap jurnalis.
“Polri semestinya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, bukan menimbulkan ketakutan dan korban jiwa,” tegas Eman.
HMI juga menyoroti pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penggeledahan dan penyadapan data pribadi. Menurut Eman, aturan tersebut berpotensi mengekang kebebasan sipil serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
Di sisi lain, HMI menilai parlemen yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berubah menjadi sarang kepentingan. HMI Cabang Serang menyinggung praktik mafia proyek dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Banten yang diduga mengambil fee hingga 20–25 persen dari pihak pelaksana proyek.
“Parlemen telah kehilangan marwah dan fungsinya. Alih-alih menjadi benteng demokrasi, mereka justru menjadi bagian dari masalah,” ujar Eman dalam orasinya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Rival, menyampaikan bahwa HMI Cabang Serang menuntut tujuh hal penting:
Mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Banten.
Menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif.
Mendesak reformasi total birokrasi Polri dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pengendalian massa.
Mendesak pengusutan praktik mafia proyek Pokir di DPRD Provinsi Banten.
Menuntut DPRD bersama Gubernur Banten segera mengesahkan regulasi Beasiswa Pemprov Banten
Mendesak DPRD Provinsi Banten Komisi I untuk segera melakukan rekrutmen ulang KPID Provinsi Banten.
Mendesak DPRD dan pemerintah untuk merevisi pasal KUHP yang memberi kewenangan berlebih kepada Polri terkait penggeledahan dan penyadapan data pribadi.
“HMI Cabang Serang menegaskan bahwa mahasiswa akan tetap berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan dan menjaga marwah demokrasi,” pungkas Rival.
