Krisis Politik Melanda Israel, Ketegangan Meningkat Menjelang Pemilu 2024
TEL AVIV, sensornews.id – Israel tengah menghadapi krisis politik serius menyusul munculnya ketegangan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan sejumlah menteri dan anggota kabinet keamanan. Perbedaan pandangan terkait arah kebijakan militer di Jalur Gaza menjadi pemicu utama konflik di dalam pemerintahan.(8/10/25)
Beberapa pejabat tinggi di Tel Aviv mengungkapkan kekhawatiran terhadap pendekatan Netanyahu yang dinilai terlalu keras dan tidak memiliki strategi keluar yang jelas. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan lebih banyak berfokus pada langkah militer tanpa diiringi pendekatan diplomasi yang konkret dan solutif. Hal ini dinilai dapat memperpanjang penderitaan warga sipil serta meningkatkan risiko konflik berkepanjangan.
Selain itu, sejumlah petinggi militer mengaku frustasi karena keterlibatan Netanyahu dalam keputusan operasional militernya dianggap terlalu intens, sehingga membatasi ruang gerak pasukan di lapangan. Kegagalan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan berbagai skandal korupsi yang terus menerpa juga memperburuk situasi politik saat ini.
Kondisi tersebut membuat oposisi memperoleh momentum untuk menghadapi pemilu yang akan diselenggarakan pada 2024. Koalisi yang dipimpin oleh Yair Lapid dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett dikabarkan telah melakukan komunikasi intensif. Keduanya bahkan mengadakan pertemuan tertutup pada malam menjelang perayaan Hari Yahudi Sukkot, tepatnya pada Senin, 6 Oktober 2025, membahas strategi untuk menumbangkan dominasi Netanyahu di pemerintahan.
Situasi ini menandai babak baru dinamika politik Israel yang penuh ketidakpastian dan menjadi sorotan dunia, terutama mengingat tantangan keamanan dan ekonomi yang tengah dihadapi negara tersebut
Israel saat ini juga tengah bergulat dengan masalah ekonomi yang semakin memperlebar kesenjangan sosial di antara warga. Kebijakan ekonomi pemerintah Netanyahu dianggap tidak berhasil mengatasi inflasi dan tingginya angka pengangguran. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas yang semakin memperkuat posisi oposisi dalam perpolitikan nasional.
Selain tekanan domestik, tekanan internasional terus meningkat terhadap kebijakan militer Israel di Jalur Gaza. Berbagai organisasi hak asasi manusia dan beberapa negara Barat menyuarakan keprihatinan mereka atas dampak kemanusiaan dari operasi militer yang berlangsung. Hal ini memicu perdebatan di dalam kabinet Israel sendiri mengenai perlunya keseimbangan antara kebutuhan keamanan dan perlindungan terhadap warga sipil.
Di tengah situasi yang semakin tegang ini, perdamaian dan stabilitas di Israel terlihat semakin sulit dicapai dalam waktu dekat. Para pengamat politik menilai, bagaimana Netanyahu mampu mengatasi konflik internal ini dan merumuskan kebijakan yang inklusif akan menjadi penentu utama hasil Pemilu 2024 serta arah masa depan Israel secara keseluruhan. (Fahri)
