Netanyahu Minta Pengampunan, Isu Korupsi Guncang Israel

JAKARTA, sensornews.id – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi meminta pengampunan kepada Presiden Isaac Herzog atas kasus korupsi yang menjeratnya. Permohonan ini diajukan melalui dokumen resmi setebal 111 halaman dan menjadi sorotan publik serta dunia politik Israel.(2/12//25)

Dalam suratnya, Netanyahu menyatakan bahwa pengampunan akan memungkinkan dirinya fokus pada kepentingan nasional dan persatuan negara di tengah situasi kritis saat ini.

Presiden Herzog menyatakan akan menangani permohonan ini secara hati-hati, mempertimbangkan kebaikan negara dan masyarakat Israel, serta membuka ruang bagi masukan publik sebelum mengambil keputusan.

Permintaan pengampunan Netanyahu ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak pihak menganggap langkah ini sebagai ujian politik dan moral bagi Israel, terlebih karena Netanyahu belum mengakui kesalahan dalam kasus tersebut.

Keputusan akhir berada di tangan Presiden Herzog, yang akan berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman sebelum memberikan keputusan resmi.

Langkah ini juga mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump, yang menyerukan agar Netanyahu diberi pengampunan. 

Namun, masyarakat Israel tetap menantikan keputusan yang transparan dan adil dari Gedung Presiden.

Permohonan pengampunan Netanyahu telah memperdalam polarisasi politik di Israel. Kelompok pendukung Netanyahu menilai langkah ini sebagai upaya untuk meredam perpecahan dalam negeri akibat proses hukum yang berlangsung hampir enam tahun, serta memungkinkan pemimpinnya fokus pada tantangan keamanan dan diplomasi yang mendesak.

Namun, sebagian besar masyarakat dan oposisi menentang keras, dengan alasan bahwa pengampunan tanpa pengakuan bersalah akan merusak institusi demokrasi dan menciptakan persepsi bahwa ada warga negara yang kebal hukum.

Pemimpin oposisi, termasuk Yair Lapid, secara tegas menyerukan agar Presiden Herzog menolak permohonan pengampunan kecuali Netanyahu mengakui kesalahan, menyampaikan penyesalan, dan mengundurkan diri dari kehidupan politik. 

Gerakan untuk Pemerintahan Berkualitas di Israel juga menekankan bahwa pemberian pengampunan dalam kasus serius seperti penipuan dan penyalahgunaan jabatan akan memberi legitimasi terhadap korupsi, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Permintaan pengampunan Netanyahu juga memicu protes besar di jalanan, dengan banyak pihak menilai bahwa langkah ini mengirimkan sinyal kelemahan kepada musuh-musuh Israel dan berpotensi mendorong instabilitas keamanan di kawasan.

Dampak politik dan sosial dari keputusan akhir Presiden Herzog akan sangat menentukan masa depan stabilitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara di Israel. (Fahri)