Trump Desak Israel Beri Pengampunan untuk Netanyahu di Tengah Kasus Korupsi
WASHINGTON, sensornews.id - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menjadi sorotan setelah mengirim surat resmi kepada Presiden Israel Isaac Herzog, meminta pengampunan penuh bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang tengah menghadapi tiga dakwaan korupsi. Dalam suratnya, Trump menyebut kasus tersebut sebagai penuntutan politik yang tidak adil dan memuji Netanyahu sebagai pemimpin tangguh, terutama dalam menghadapi masa perang dan konflik di Gaza. Trump juga menekankan peran Netanyahu dalam tercapainya gencatan senjata sebagai alasan utama dukungannya untuk pengampunan. (4/12/25)
Netanyahu sendiri telah secara resmi meminta pengampunan dari Presiden Israel untuk menghentikan persidangan korupsi yang menghebohkan publik. Ia menolak semua tuduhan dan menyebut kasus ini sebagai "perburuan penyihir" yang dipolitisasi. Trump bahkan sudah beberapa kali mendesak Herzog, baik saat pidatonya di Knesset maupun melalui surat resmi yang dikirim pada November 2025. Dalam komunikasi terbaru, Netanyahu dikabarkan juga melakukan panggilan telepon kepada Trump untuk meminta bantuan menekan Presiden Israel agar memberikan grasi.
Kantor Presiden Israel menegaskan bahwa proses pengampunan harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan permintaan pengampunan saat ini masih dipertimbangkan secara hati-hati. Meski Trump tidak berjanji mengambil langkah lebih lanjut, ia mengindikasikan bahwa masalah ini akan "terselesaikan" dalam waktu dekat. Dukungan Trump terhadap Netanyahu menimbulkan reaksi beragam, baik dari publik Israel maupun komunitas internasional, yang menyoroti hubungan politik dan diplomasi antara Amerika Serikat dan Israel di tengah kontroversi hukum ini .
Permohonan pengampunan ini sekaligus menghidupkan kembali perdebatan politik yang semakin memanas di Israel. Para pendukung Netanyahu menganggap tindakan hukum terhadapnya sebagai upaya menjatuhkan figur politik yang selama ini menjadi ikon negara, sementara lawan politik menilai penegakan hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas pemerintahan. Tekanan dari Donald Trump ini menambah kompleksitas situasi, menyoroti bagaimana intervensi luar dapat mempengaruhi dinamika politik domestik Israel.
Sementara itu, komunitas internasional memperhatikan ketegangan yang terjadi antara cabang eksekutif dan yudikatif Israel seiring berlanjutnya kasus ini. Isu pengampunan bagi seorang perdana menteri yang tengah disidang atas tuduhan korupsi jarang terjadi dan memicu pertanyaan terkait independensi lembaga peradilan serta prinsip supremasi hukum. Di tengah ketidakpastian ini, stabilitas politik dan keamanan regional menjadi perhatian utama mengingat posisi strategis Israel di Timur Tengah.
Dalam skala yang lebih luas, dukungan Trump untuk Netanyahu juga dinilai sebagai langkah strategis dalam peta politik global. Hubungan dekat antara Amerika Serikat dan Israel selama ini menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan politik kedua negara. Trump yang baru saja terpilih kembali sebagai presiden AS di tahun 2024, tampak berkomitmen menjaga aliansi kuat ini meskipun harus berhadapan dengan kontroversi hukum yang melibatkan salah satu pemimpin paling berpengaruh di Israel. (Fahri)
