Anggaran Kemenaker Minim, DPR Soroti Data Bansos Fiktif
"Anggaran Kementerian Pekerjaan hanya 1,3 Triliun dengan hanya punya BLK 9 dan 200 sekian itu pun ditambah yang punya Pemda. Jadi pingin jadi negara industri seperti apa?" ujar Diah Pitaloka yang biasa disapa Oneng dari fraksi PDIP mempertanyakan prioritas anggaran pemerintah.
Diah membandingkan anggaran Kemenaker dengan anggaran Kementerian Keuangan yang mencapai 44,203 triliun, dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencakup berbagai urusan termasuk ojek online (ojol), ia menyoroti anggaran BPS yang mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
"BPS tahun 2024 anggarannya 4,69 triliun, tahun 2025 4,609 triliun. Turun 1,6 persen," ungkapnya.
Lebih lanjut, Diah menyoroti temuan data penerima bantuan sosial (bansos) fiktif. Pada tahun 2024, terbongkar 52,5 juta penerima bansos fiktif, dan pada tahun 2025 ditemukan 10.000 penerima bansos fiktif.
https://youtube.com/shorts/bn4ntpcibw4?si=fmXJo_eTDOvMmyDN
"Ini kita lagi bongkar. Tapi teman-teman di BPS kita minta data data penduduk diberesin. Karena ini kemudian tunjangan tunjangan dijadikan alasan untuk dihapus," tegasnya.
Diah juga mengatakan silahkan tunjangan anggota DPR dihapus. "Silakan kalau mau dihapus semua tunjangan. Karena menjadi wakil rakyat itu pilihan sadar. Saya bukan raja sawer," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya sedang berjuang membongkar data palsu dan menemukan banyak belum subsidi pupuk, subsidi energi, dan seterusnya," imbuhnya.
Diah juga menyoroti program bantuan sosial pangan non tunai, di mana 6 juta penerima mendapatkan 6 juta rupiah per tahun. "Kalau 10 juta penerima, berarti 60 triliun, dan pada rekening-rekening palsu juga yang sudah diungkap beberapa 2000-an oleh PPATK digunakan untuk mengendapkan dana Bansos. Ini persoalan besar yang kami di DPR sedang bekerja," pungkasnya. (Fahri)
